Jumhur Hidayat Tuntaskan Masalah Sampah

Table of Contents

Langkah-Langkah Kementerian Lingkungan Hidup dalam Mendukung Program Presiden Prabowo Subianto

Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendukung program lingkungan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya adalah menghadapi berbagai tantangan lingkungan di Indonesia, terutama masalah sampah yang masih menjadi isu krusial.

Program Penanganan Sampah yang Dijalankan

Jumhur menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan program penanganan sampah dengan target penyelesaian pada tahun 2028. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat delapan aglomerasi yang menjadi fokus utama dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

"Kami akan melanjutkan program terkait penanganan sampah. Kita kan ada 8 aglomerasi kalau enggak salah, pembangunan fasilitas pengolahan sampah jadi listrik kan sedang berjalan, nanti kami akan evaluasi seberapa jauh kecepatan untuk segera menjadi kenyataan ya, kita dorong karena ini urgent," ujar Jumhur di Plaza Kuningan, Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

Selain itu, Jumhur juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengolahan sampah. Ia menilai bahwa banyak masyarakat memiliki gagasan dan ide bagaimana mengolah sampah agar bernilai ekonomi.

"Banyak masyarakat punya gagasan-gagasan, ide-ide bagaimana mengolah sampah jadi bernilai." "Contohnya seperti pengolahan sampah menggunakan RDF. kita dorong terus semua gerakan masyarakat yang punya cita-cita untuk mengolah sampah, Pemerintah harus welcome, dan kita sama-sama terus mengeksplor supaya menjadi kenyataan. Mudah-mudahan 2028 bisa kita selesaikan," tambahnya.

Evaluasi Undang-Undang Terkait Lingkungan Hidup

Selain masalah sampah, Jumhur juga menyebutkan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengevaluasi undang-undang (UU) terkait lingkungan hidup dan iklim. Beberapa UU yang akan dievaluasi antara lain UU Cipta Kerja terkait lingkungan hidup, RUU Perubahan Iklim, dan RUU Keadilan Iklim.

"Soal undang-undang tertulis, pasti kita akan evaluasi beberapa hal, terutama mungkin terkait dengan seberapa jauh peran masyarakat yang bisa terlibat dalam proses ini, siapa masyarakat itu dan sebagainya. Tapi intinya, kalaupun negara bertindak itu harus atas nama masyarakat, harusnya memastikan bahwa perlindungan masyarakat, masyarakat adat, masyarakat tempat itu kita pastikan dia selamat dan makin sejahtera," jelasnya.

Pembangunan Berkelanjutan yang Ramah Lingkungan

Jumhur juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan dan mendukung masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat. Ia menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada pembangunan yang bersifat ekstraktif atau mengganggu kehidupan masyarakat.

"Jadi enggak boleh lagi ada pembangunan-pembangunan yang ekstraktif, men-displace orang, bahkan masyarakat menjadi sakit atau menjadi kurang sejahtera, harus dibalik perspektif itu, masyarakat harus sejahtera, dan kita bisa melakukannya," ujarnya.

Kunjungan Presiden Prabowo ke TPST BLE Banyumas

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan tinjauan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berbasis Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa, 28 April 2026. Prabowo didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat yang baru dilantik sehari sebelumnya.

TPST BLE yang saat ini beroperasi mampu mengolah sekitar 574,52 ton sampah per hari atau 77,76 persen dari total sampah rumah tangga dan sejenisnya di Banyumas yang mencapai 738,84 ton per hari. Sampah yang belum terkelola tersisa 164,32 ton per hari atau 22,24 persen.