AEER ungkap emisi smelter Sulawesi, dorong PLN ganti PLTU dengan listrik

Table of Contents

Peran Industri Nikel di Sulawesi dan Dampak Lingkungan

Pengembangan industri nikel di Sulawesi dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi daerah. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul tantangan besar terkait lingkungan, khususnya emisi karbon yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan atau smelter nikel.

Organisasi pegiat lingkungan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menyarankan agar pabrik-pabrik tersebut beralih ke penggunaan listrik dari jaringan PLN (on-grid). Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi kontribusi emisi karbon dari sektor industri.

Kebutuhan Energi yang Tinggi dan Sumber Listrik yang Tidak Ramah Lingkungan

Menurut peneliti lingkungan AEER, Timotius Rafael, industri pengolahan nikel yang berkembang pesat di Sulawesi dalam satu dekade terakhir telah meningkatkan permintaan energi secara signifikan. Sayangnya, kebutuhan energi besar ini selama ini dipenuhi oleh pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) captive yang dibangun dan dikelola langsung oleh industri.

Dalam laporan AEER, diketahui bahwa smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) membutuhkan sekitar 30-50 MWh listrik untuk menghasilkan satu ton setara nikel, sedangkan smelter High-Pressure Acid Leach (HPAL) memerlukan sekitar 15,58 MWh per ton. Sementara itu, PLTU captive menghasilkan emisi karbon yang tinggi.

Setiap ton nikel yang diproses dengan smelter RKEF menimbulkan sekitar 58,09 ton CO2, sedangkan dengan smelter HPAL sekitar 5,40 ton CO2. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan PLTU captive memiliki dampak lingkungan yang sangat besar.

Kontribusi Sulawesi pada Emisi Karbon Nasional

Sulawesi berperan besar dalam produksi emisi karbon nasional. Pada 2024, emisi dari PLTU captive Sulawesi mencapai 68 juta ton CO2 atau 57 persen dari total emisi PLTU captive nasional. Selain itu, Sulawesi juga berkontribusi sekitar 12,3 persen terhadap total emisi gas rumah kaca nasional.

Ironisnya, kontribusi Sulawesi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hanya sebesar 7,16 persen. “Ini menunjukkan ketimpangan antara beban ekologis dan manfaat ekonomi,” ujar Timotius.

Langkah yang Diperlukan untuk Dekarbonisasi

AEER mendorong pengendalian industri nikel, penutupan PLTU captive, serta integrasi smelter ke jaringan listrik PLN. Integrasi ini didukung oleh pasokan dari energi baru dan terbarukan (EBT).

“Tanpa penutupan PLTU captive, target dekarbonisasi industri nikel di Sulawesi akan sulit tercapai,” ujarnya. Saat ini, sistem kelistrikan Sulawesi terbagi dalam jaringan selatan dan utara dengan kapasitas EBT yang masih terbatas.

Timotius menilai, permintaan listrik yang besar seharusnya menjadi sinyal bagi PLN untuk masuk ke kawasan industri, sehingga PLTU captive batubara bisa dihentikan sekaligus mendorong investasi EBT di wilayah itu.

Tantangan dalam Penguatan Sistem Kelistrikan Sulawesi

Vice President Pelanggan Korporasi dan Bisnis PLN, Fauzi Aburusman menjelaskan adanya tantangan biaya dalam penguatan sistem kelistrikan Sulawesi. Pemerintah merencanakan tambahan pembangkit 10,4 GW untuk Sulawesi, yang didominasi oleh pembangkit energi baru terbarukan yaitu 7,7 GW.

Selain itu, pembangunan kabel transmisi sepanjang 9.019 kilometer dan gardu induk sebesar 9.670 MVA. Kebutuhan investasinya mencapai Rp2.000-3.000 triliun. “Sehingga tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan PLN,” ujar Fauzi.