Mustofa Terkejut Dikenai Rp28 Juta untuk Pindah Tiang Listrik di Tanahnya Selama 45 Tahun

Warga Pasuruan Viral karena Tagihan Rp 28 Juta untuk Geser Tiang Listrik
Seorang warga di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, viral setelah mengeluhkan tagihan sebesar Rp 28 juta untuk memindahkan dua tiang listrik yang berada di lahan miliknya. Peristiwa ini menarik perhatian masyarakat luas dan memicu diskusi terkait biaya pemindahan infrastruktur listrik.
Kronologi Pengalaman Mustofa
Mustofa, warga Dusun Krajan, Desa Karanganyar, mengungkapkan bahwa dirinya awalnya mengajukan permohonan perpindahan tiang listrik ke pihak PLN. Namun, setelah hampir satu tahun tanpa respons, ia mendapat kabar bahwa biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp 28 juta. Hal ini membuatnya kaget dan tidak menyangka akan menjadi viral.
"Awalnya saya hanya mengeluh pada tetangga dan teman, tapi kemudian ada yang menulis di media sosial. Akhirnya banyak netizen me-repost," kata Mustofa saat ditemui.
Di akun Instagram _thinksmart.id, tercatat bahwa lahan keluarganya telah menjadi "kos-kosan gratis" bagi dua tiang listrik dan satu panel besar selama sekitar 45 tahun, sejak tahun 1980. Tanpa sewa, tanpa ganti rugi, atau kompensasi bulanan.
Namun, ketika Mustofa ingin membangun rumah di atas tanahnya sendiri, ia justru dihadapkan dengan tagihan sebesar Rp 28 juta sebagai syarat agar tiang-tiang tersebut dipindahkan.
Respons dari Petugas PLN
Setelah kasus ini viral, petugas PLN dari Unit Lapangan Pelanggan Pasuruan langsung datang ke lokasi untuk mengecek kondisi tiang listrik dan panel. Mereka kaget melihat bahwa tiang listrik tersebut sudah berada dalam bangunan.
"Karena awalnya dulu, tiang listrik itu berada di lahan kosong. Tapi sekarang sudah ada bangunannya," ujar M Rizal Fauzi, Manager ULP PT UP3 Pasuruan.
Saat ini, pihak PLN sedang melakukan survei dan kajian terhadap keberadaan tiang listrik tersebut. Mereka mengakui adanya regulasi yang mengatur mekanisme dan biaya pemindahan tiang listrik. Namun, dalam kasus ini, ada pertimbangan lain seperti keselamatan ketenagalistrikan yang harus diperhatikan.
Kasus Serupa di Semarang
Tidak hanya di Pasuruan, kasus serupa juga dialami oleh Agung Wiidodo, warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ia dikenakan biaya sekitar Rp 4,3 juta untuk memindahkan tiang listrik yang berdiri di pekarangan rumahnya.
Bagi warga, keberadaan tiang listrik sering kali dianggap mengganggu aktivitas dan berisiko menimbulkan korsleting. Pertanyaan pun muncul: mengapa permintaan pemindahan tiang listrik harus membayar biaya yang tidak kecil?
Penjelasan dari PLN
Manager Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Dana Puspita Sari, menjelaskan bahwa pemindahan tiang listrik memiliki mekanisme dan prosedur resmi. Biaya yang dikenakan digunakan untuk menutup kebutuhan sumber daya dalam pemindahan tiang listrik.
"Sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik nasional, PLN selalu berpegang pada ketentuan perundang-undangan," ujarnya.
Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak menggunakan tanah untuk kepentingan umum, termasuk mendirikan tiang listrik. Artinya, keberadaan tiang listrik dipandang sebagai bagian dari jaringan ketenagalistrikan yang berfungsi sebagai utilitas umum demi kepentingan masyarakat luas.
Jika ada warga yang ingin memindahkan tiang tersebut karena alasan pribadi atau kenyamanan, maka permintaan itu masuk kategori layanan khusus dan dibebankan biaya sesuai ketentuan PLN.
Prosedur Resmi Pemindahan Tiang Listrik
PLN memberikan panduan bagi warga yang ingin mengajukan pemindahan tiang listrik, antara lain:
-
Pastikan kepemilikan tiang
Warga perlu memastikan bahwa tiang tersebut memang milik PLN, bukan milik provider telekomunikasi. -
Hubungi PLN 123
Permohonan bisa diajukan lewat contact center 123 atau melalui aplikasi PLN pada menu “Pengaduan”. -
Lengkapi identitas
Sertakan ID pelanggan, nomor ponsel, deskripsi lokasi, dan foto tiang listrik yang dimaksud. -
Survei lokasi
Setelah permohonan diterima, PLN akan melakukan survei untuk menghitung biaya serta lama pengerjaan.
Biaya kemudian dibayarkan lewat Payment Online Bank (POB) untuk menjamin transparansi sekaligus menghindari gratifikasi.
Meski sudah ada penjelasan resmi, perdebatan di masyarakat masih terus bergulir. Banyak warga menilai biaya yang ditetapkan cukup memberatkan, apalagi jika tiang listrik berdiri di lahan pribadi. Di sisi lain, PLN menegaskan bahwa aturan tersebut merupakan bentuk kepatuhan pada regulasi sekaligus cara menjaga agar pelayanan tetap berjalan transparan dan sesuai prosedur.
Posting Komentar