Sektor Ini Paling Besar Kontribusikan PAD PJU, Pemkab Pidie Lunasi Tagihan Rp 13,2 Miliar

Anggaran PJU Pemkab Pidie Tahun 2026 Capai Rp 13,2 Miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie terus berkomitmen dalam menjaga kenyamanan masyarakat dengan memastikan penerangan jalan umum (PJU) tetap menyala. Dalam anggaran tahun 2026, Pemkab Pidie mengalokasikan dana sebesar Rp 13,2 miliar dari APBK untuk membayar tagihan PJU kepada PT PLN (Persero). Dana ini digunakan untuk menjamin keberlanjutan penerangan jalan di seluruh wilayah kabupaten.
Pembayaran tagihan PJU dilakukan setiap bulan. Namun, pada Januari dan Februari, pembayaran dilakukan secara ganda karena dana untuk bulan Januari belum masuk ke rekening Pemkab. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan anggaran PJU yang harus dipertimbangkan setiap tahunnya.
Total pembayaran tagihan PJU pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp 11,88 miliar. Rincian pembayaran per bulan adalah sebagai berikut:
- Januari: Rp 1.978.618.296
- Februari: Rp 1.978.618.296
- Maret: Rp 987.837.972
- April: Rp 981.833.256
- Mei: Rp 976.381.165
- Juni: Rp 988.072.428
- Juli: Rp 981.097.361
- Agustus: Rp 971.864.013
- September: Rp 988.082.623
- Oktober: Rp 974.617.055
- November: Rp 967.429.089
- Desember: Rp 1.091.905.285
Jumlah Titik Lampu PJU di Pidie
Saat ini, terdapat lebih dari 6.500 titik lampu PJU di seluruh Kabupaten Pidie. Program PJU ini telah berjalan sejak dulu dan kini ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Pidie. Jumlah lampu akan meningkat saat memasuki Bulan Suci Ramadhan, meski penambahan tersebut tidak dihitung dalam tagihan PLN.
Menurut Pj Kepala Dinas Perhubungan Pidie, Muslim SSos MSi, penambahan lampu pada masa Ramadhan biasanya dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Namun, PLN tidak menghitung penambahan tersebut dalam tagihan pajak PJU.
Pajak PJU yang Dibayarkan PLN ke Pemkab Pidie
PLN juga membayar pajak PJU setiap bulan. Pajak ini berasal dari pelanggan yang melakukan pelunasan listrik atau pembelian token listrik. Data menunjukkan bahwa besaran pajak PJU yang dibayarkan PLN ke Pemkab Pidie pada tahun 2025 mencapai Rp 15.220.196.861, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp 16.084.170.583.
Pajak PJU diatur dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (PJJ). Pasal 6 huruf a dan b menyebutkan bahwa penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dikenakan tarif pajak sebesar 10 persen, sedangkan pemakaian listrik untuk industri dikenakan pajak sebesar 3 persen. Selain itu, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dikenakan pajak sebesar 1,5 persen sesuai Pasal 6 huruf c.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PJU
Menurut Muslim, usaha industri merupakan sumber PAD terbesar bagi pajak PJU dibandingkan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh penggunaan listrik yang lebih besar pada sektor industri, seperti kilang padi dan usaha lainnya.
Meski demikian, Muslim mengaku tidak mengetahui besaran pajak PJU yang dibayar PLN ke Pemkab Pidie secara pasti. Menurutnya, PLN langsung membayarkannya ke Bagian Pendapatan Badan Keuangan Setdakab Pidie.
Penutup
Dengan alokasi dana yang cukup besar, Pemkab Pidie berupaya memastikan ketersediaan penerangan jalan yang memadai. Namun, tantangan seperti pembayaran ganda pada awal tahun tetap menjadi perhatian serius. Dengan adanya program PJU yang terus berkembang, Pemkab Pidie berharap dapat memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat.
Posting Komentar