Warga Tapalang Mamuju Minta PLN Selidiki Penggunaan NIK untuk Subsidi Listrik Tanpa Izin

Table of Contents

Masalah Pencatutan NIK untuk Subsidi Listrik di Mamuju

Di Lingkungan Kamaraang, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, muncul dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh pihak tertentu untuk memperoleh subsidi listrik. Hal ini menyebabkan sejumlah warga kesulitan dalam mengakses layanan PLN.

Berdasarkan laporan yang diterima, setidaknya enam warga terdampak akibat NIK mereka digunakan tanpa izin. NIK tersebut tercatat sebagai penerima subsidi di sambungan listrik lain, padahal pemilik NIK tidak pernah mengajukan atau menyetujui penggunaan data pribadi mereka.

Masalah ini terungkap ketika warga mengalami kendala saat mengurus pemasangan baru maupun layanan kelistrikan di kantor PLN. Dalam sistem, NIK mereka terdaftar sebagai penerima subsidi listrik pada sambungan yang berbeda, sehingga menghambat akses layanan yang seharusnya bisa mereka nikmati.

Kepala Lingkungan Kamaraang, Harliadi, menjelaskan bahwa warga tidak pernah mengajukan subsidi listrik atau memberikan persetujuan penggunaan data pribadi mereka. Ia mengatakan, “Petugas menyampaikan bahwa NIK warga sudah digunakan sebagai penerima subsidi listrik di sambungan lain.”

Akibat dari kejadian ini, warga terdampak mengalami kesulitan dalam mengakses layanan listrik karena NIK mereka terkunci pada ID pelanggan yang bukan milik mereka. Hal ini menyebabkan kerugian administratif dan menghambat hak warga sebagai pelanggan PLN.

Salah satu warga yang terdampak, Abd. Kadir, mengaku kecewa dan meminta pihak terkait segera menelusuri kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyerahkan identitasnya kepada siapa pun untuk pengajuan subsidi listrik.

“Kami berharap ada klarifikasi dan pemulihan data agar layanan listrik bisa kembali normal,” ujarnya.

Berdasarkan pendataan awal, sedikitnya enam warga di Lingkungan Kamaraang dan Kelurahan Kasambang mengalami kasus serupa. Modus yang digunakan sama, yaitu NIK warga tercatat sebagai penerima subsidi listrik di lokasi lain tanpa sepengetahuan pemilik data.

Warga kini mendesak PLN melakukan penelusuran internal untuk mengungkap sumber kebocoran data serta memastikan pemulihan status NIK agar hak mereka tidak terus terhambat.

Tindakan yang Diharapkan

Beberapa langkah yang diharapkan oleh warga antara lain:

• Penelusuran internal oleh PLN untuk mengidentifikasi sumber kebocoran data.
• Pemulihan status NIK agar warga dapat mengakses layanan listrik secara normal.
• Klarifikasi dari pihak terkait untuk menjelaskan penyebab dan prosedur yang dilakukan.
• Peningkatan keamanan data untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Dengan adanya tindakan yang cepat dan transparan, diharapkan masalah ini dapat segera terselesaikan dan kepercayaan warga terhadap layanan PLN dapat dipulihkan.